04
Okt
08

Menilik Peran Gereja: Refleksi Bersama

Tulisan ini merupakan sebuah pengantar yang saya tulis untuk buku karya sahabat saya yang berjudul “Gereja dan Pemilu” .

Gereja seringkali dikritik karena dinilai hanya “bisu” dan tidak berani mengambil sikap yang tegas ketika Indonesia sedangkan dalam pergolakan politik di panggung nasional, khususnya semasa Orde Baru. Meskipun entah ‘sadar’ atau tidak, justru di masa-masa tersebut banyak sekali terjadi penyimpangan dan pelanggaran HAM yang saat ini kemudian banyak dipermasalahkan. Selama Orba Gereja terkesan “diam” dan tidak berani mengambil posisi yang jelas, justru terperangkap dalam rezim otoriter Soeharto. Hanya suara vokal dari beberapa rohaniawan saja – Romo Mangun – yang terlihat berani membuka konfrontasi dengan negara ketika HAM rakyat disekitar Kedung Ombo dipermainkan[1]. Paling tidak itu bisa merepresentasi suara Gereja. Namun, apakah nada itu sudah cukup? Karena pada praksisnya Romo Mangun dan gerakannya tidak mendapat dukungan yang sepenuhnya dari kalangan hierarkis, begitu juga dari awam yang hanya terlihat ‘cuek’ terhadap apa yang dilakukan Romo Mangun. Sepertinya masalah itu bukan merupakan bagian dari masalah mereka – dan/atau kita? Tidak ada rasa solidaritas sebagai sesama manusia, terutama untuk mereka yang dirampas haknya. Tidak ada suatu kesadaran utuh untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan-kekuatan dalam tubuh Gereja untuk membantu perjuangan Romo Mangun. Wajah humanis Gereja terkikis oleh kekuasaan.

Gereja baru tergelitik dengan suatu kesadaran penuh, utuh dan menyeluruh ketika Indonesia sudah muak dengan segala cengkeraman represif otoritarianisme rezim Orde Baru dan ingin membuka sumbatnya kran demokrasi. Namun suatu langkah berani kemudian diambil oleh Gereja Katolik Indonesia pada bulan Maret 1997 dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI yang bertajuk: “Keprihatinan dan Harapan”. Kelahiran Surat Gembala ini bisa dibilang sebagai sebuah bentuk resistensi Gereja terhadap rezim Soeharto, yang selama ini seakan terbungkam. Secara ringkas Surat Gembala ini berisi sikap Gereja terhadap rentetan-rentetan peristiwa pergolakan sosial politik keagamaan yang berlangsung di tahun 1996, terhadap situasi kemasyarakatan, praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta kemerosotan moral yang terjadi juga dikritik habis oleh Gereja.

Tidak ketinggalan, Surat Gembala ini pun menyoroti pelaksanaan Pemilu 1997 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni – Pemilu yang selama Orba hanya sebagai ritualitas pelembagaan legitimasi kekuasaan Soeharto semata. Meskipun Surat Gembala ini sempat menimbulkan pro-kontra ditengah masyarakat Gereja sendiri – dan bahkan dikecam oleh Orde Baru – serta suatu sindrom ketakutan dalam tubuh Gereja sendiri –, namun apa yang telah dilakukan Gereja tersebut telah membuktikan kepada dunia bahwa Gereja Katolik Indonesia pun berani mengambil sikap yang jelas menghadapi situasi kepolitikan negaranya yang terjadi. Bahkan salah satu media massa berskala internasional, yakni The Herald Tribune, menulis, “…untuk pertama kalinya Gereja Katolik Indonesia mengambil posisi yang jelas terhadap situasi negaranya”.

Kadang opini masyarakat Katolik umumnya melihat bahwa keterlibatan Gereja Katolik dalam ranah politik adalah sesuatu hal yang tabu. Gereja bukan berurusan dengan perkara profan, apalagi yang berkaitan dengan kekuasaan. Namun sebenarnya Gereja akan bertindak jika berhadapan dengan segala situasi manusia yang menderita dan dihina, Gereja memaklumkan iman dengan implikasi politiknya. Salah satu contoh adalah Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tertanggal 30 Desember 1987, Sollicido Rei Socialis, tentang perkembangan (atau pembangunan) yang sejati. Gereja tidak memaklumkan kebijakan-kebijakan kongkret praksis tidak berarti bahwa Gereja hanya dapat berbicara secara abstrak. Ada situasi tertentu Gereja didesak oleh Roh Allah untuk mengambil sikap terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, misal: tindakan Romo Mangun yang membela mereka yang tertindas di Kedung Ombo, dapat dibaca sebagai representasi ketelibatan Gereja Katolik dalam membela ketidakadilan dan kemanusiaan. Sikap konkret seperti itu disebut profetis, ciri khasnya adalah bahwa Roh Allah mendukung Gereja – entah pimpinan Gereja atau anggota hierarki, entah umat, entah seseorang dalam Gereja – untuk menggugat atau menuntut atau mendukung suatu situasi yang konkret agar disesuaikan dengan kehendak Allah[2].

Ketika dikaitkan dengan politik, dalam kacamata umum, politik diartikan dengan cara untuk memperoleh kekuasaan; kekuasaan untuk menempati jabatan-jabatan publik. Politik diidentikkan dengan kekuasaan. Dari sudut pandang seperti itu, maka Gereja sebagai institusi keagamaan tentu saja menjadi tidak relevan ketika berkecimpung dalam dunia politik. Tetapi, ketika politik diartikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka sudah layak dan sepantasnyalah Gereja ikut terjun dalam ranah politik. Namun, dengan cara seperti apa? Karena sebenarnya banyak masyarakat yang mengartikan Gereja = Hierarki. Kekeliruan pemahaman akan makna Gereja inilah yang membuat kemudian peran Gereja di tengah masyarakat menjadi terdistorsi. Sebab tidak mungkin bagi kalangan Hierarkhi untuk menempati jabatan-jabatan politis tertentu karena akan menimbulkan kesan bahwa Gereja tidak netral dan berorientasi pada kepentingan partai tertentu, seperti pada masa-masa awal Orde Baru sewaktu Pemilu 1977, dimana terjadi “Golkarisasi” Gereja. Lagipula ketika para rohaniwan itu harus berkecimpung di dunia politik tentu saja hal itu akan sangat bertentangan dengan fungsi mereka yang sesungguhnya, yakni memberikan tuntunan moralitas terhadap kaum awam. Bayangkan jika mereka pun terkooptasi dengan kekuasaan, tentu saja mereka tidak akan dapat berdiri netral dihadapan umatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, sangat mungkin terjadi anarkisme karena perbedaan kepentingan antara ‘para gembala’ tersebut dengan umatnya.

Disinilah sesungguhnya peran awam – yang memang memiliki wilayah kerja dalam perkara-perkara profan – harusnya lebih aktif lagi. Bukan hanya sekedar menunggu instruksi dari “atas” (baca: Hierarki). Umat Katolik yang selama ini mengidap sindrom minoritas dan eksklusif, harus segera menyadari posisinya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Hal tersebut seperti yang pernah dikemukakan oleh Mgr. Soegiyopranata, “100% Katolik dan 100% Indonesia”. Di satu sisi, memang harus diakui bahwa kalangan Hierarki selama Orde Baru lebih terlihat membangun hubungan yang harmoni dengan penguasa, dan kurang peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sekelilingnya.

Memasuki era pasca reformasi tentu saja hubungan Gereja dan Negara tidaklah seharmonis pada masa Orde Baru. Gereja mulai menampakkan sikap dan eksistensinya di tengah masyarakat khususnya masyarakat Kristiani. Salah satu momen penting untuk melihat keterlibatan Gereja dalam ranah politik adalah ketika pemilu. Pasca Orde Baru hingga saat ini telah dilangsungkan 2 kali pemilu, yakni Pemilu 1999 dan 2004. Kedua Pemilu ini merupakan masa kritis transisi menuju demokrasi sekaligus menjadi ajang pertarungan ideologi-ideologi pasca runtuhnya Soeharto. Dalam situasi bangsa yang sedang bergerak mencari identitasnya kembali, Gereja harus hadir memberikan tuntunan kepada umatnya.

Oleh karena itu Gereja memiliki tanggungjawab moral untuk berperan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, sebagaimana yang disebutkan penulis dalam buku ini bahwa peran Gereja dalam Pemilu bertujuan untuk pertama, mewujudkan tata dunia yang benar dan adil. Kedua, agar terlaksana pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan demokratis sehingga Gereja perlu ambil bagian dalam proses penyelengaraan pemilu, serta proaktif mengupayakan dihindarinya perlakuan-perlakuan yang menyengsarakan rakyat baik menjelang, dalam pelaksanaan, maupun pasca-pemilu. Ketiga, sebagai salah satu bentuk perwujudan iman dan juga tanda nyata pendarmabaktian hidup demi kepentingan bangsa dan negara. Wujud nyata dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut adalah Gereja harus ikut berperan dalam menyiapkan pemilih menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Lebih lanjut lagi, Gereja juga diharapkan untuk berperan aktif dalam proses pemantauan seluruh proses pemilu.

Sebagai salah satu bentuk konkret partisipasi politik Gereja Katolik dalam Pemilu 2004 adalah dengan melakukan sosialisasi Pemilu 2004 terhadap masyarakat pada umum dan masyarakat Kristiani khususnya. Dalam kaitannya dengan proses sosialisasi Pemilu 2004 tersebut buku ini hadir untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang keseluruhan proses sosialisasi Pemilu 2004 yang secara gencar dilakukan oleh Gereja Katolik di lingkungan Provinsi DIY, atau disebut dengan Gereja Katolik Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang menarik dalam dalam buku ini adalah dipetakannya peran aktor-aktor Gereja dalam sosialisasi Pemilu 2004 guna mempermudah pembaca dalam memahami keterlibatan Gereja. Tidak ketinggalan juga dielaborasi tentang apa saja yang menjadi perwujudan peran Gereja Katolik dalam sosialisasi Pemilu 2004, serta sejauh mana derajat keterlibatan Gereja Katolik tersebut dalam Pemilu 2004.

Buku ini terbagi menjadi 6 bagian yang disusun sistematis untuk mempermudah pembaca mengikuti alur yang disuguhkan. Bagian awal dalam buku ini memberikan latar belakang yang menjadi legitimasi bagi Gereja Katolik untuk berpartisipasi politik secara aktif dalam ranah politik. Sedangkan pada bagian kedua, buku ini memberi penjelasan tentang profil Gereja Katolik Kevikepan DIY yang merupakan institusi yang berperan aktif dalam sosialisasi Pemuli 2004 baik kelompok-kelompok kategorial maupun teritorial Gereja. Pengenalan terhadap institusi Gereja akan dikupas tuntas dalam bab ini. Sementara itu pada bagian ketiganya mulai muncul eksplanasi mengenai proses sosialisasi Pemilu 2004 yang dilakukan oleh Gereja. Penjelasan proses sosialisasi tersebut dimulai dengan elaborasi terhadap pesan-pesan para Gembala melalui Surat Gembala maupun Nota Pastoral yang merupakan landasan bergerak Gereja Katolik untuk mengambil bagian dan berperan aktif dalam sosialisasi Pemilu. Berbagai bentuk keterlibatan Gereja dalam sosialisasi serta peta aktor-aktor Gereja yang memiliki sumbangsih dalam keseluruhan proses sosalisasi Pemilu 2004 juga dielaborasi dalam bagian ini.

Selanjutnya, pada bagian keempat, eksplorasi yang difokuskan pada materi-materi sosialisasi Pemilu 2004 yang dijadikan pegangan bagi aktor-aktor Gereja dalam melakukan sosialisasi, yakni meliputi pesan-pesan Gembala yang memiliki kaitan dengan pemilu 2004, juga materi yang berhubungan dengan prosedur teknis pelaksanaan pemilu 2004. Lebih jauh, materi sosialisasi juga membahas tentang pendidikan pemilih. Urgensi voter education tersebut dikarenakan pemilih belum sepenuhnya bisa menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Ikatan-ikatan primordialis lebih sering menjadi pertimbangan utama pemilih dalam memilih. Berbeda dengan bagian-bagian sebelumnya, pada bagian kelima buku ini, penulis berusaha menjelaskan tentang tanggungjawab politik Gereja Katolik terkait dengan misi Gereja Katolik melakukan sosialisasi Pemilu 2004. Bukan berhenti pada sosialisasi Pemilu saja, Gereja Katolik juga perlu menindaklanjutinya dengan melakukan pendidikan politik bagi umatnya. Tanggungjawab politis Gereja tersebut juga dapat dilihat dari eksistensi lembaga-lembaga Gereja baik melalui peran organisasi awam maupun pemberdayaan struktur keparokian. Sementara itu penutup yang merupakan bagian akhir buku ini memberikan sebuah benang merah bahwa sudah waktunya bagi Gereja Katolik di Indonesia untuk menujukkan eksistensinya ditengah masyarakat. Gereja bukan lagi hanya bergumul pada urusan-urusan liturgis belaka, tetapi sifat inklusivitas Gereja dan sikap profetis Gereja perlu dikembangkan dalam menciptakan bonum commune, yakni salah satunya dengan berpartisipasi dalam ranah politik dengan batasan-batasannya sendiri bagi awam maupun Hierarki.

Karena itu Gereja harus berhati-hati membaca tanda-tanda jaman. Partisipasi politik Gereja dalam bentuknya ikut ambil bagian melakukan sosialisasi Pemilu 2004 bukanlah kemudian dimaknai sebagai bentuk keberpihakan Gereja terhadap ideologi tertentu. Salah satu temuan yang menarik dalam buku ini adalah masih kuatnya sikap umat yang Hierarkis sentris dalam memilih. Umat masih mengalami kebingungan untuk memilih partai politik mana yang dianggap bisa mewakili mereka. Akibatnya, mereka sering meminta “petunjuk” kepada para elit Gereja dalam memilih. Kondisi seperti itu terjadi karena umat belum bisa memilih secara rasional dan kritis. Melihat situasi seperti ini tentu saja voter education dan political education oleh Gereja mendapatkan justifikasinya sebagai salah satu tanggung jawab politik Gereja terhadap masyarakat. Dengan demikian diharapkan sosialisasi Pemilu 2004 yang dilakukan Gereja Katolik bukanlah dimaknai sebagai keberpihakan Gereja kepada salah satu partai politik tertentu, melainkan sebagai sarana awam untuk menunjukkan eksistensinya dalam ranah politik dan sarana bagi Hierarki memainkan peran kritis profetisnya. SELAMAT MEMBACA !


[1] Untuk membangun sebuah waduk 5.400 KK perlu dipindahkan, tetapi sekitar 1.600 KK menolak untuk dipindahkan dengan alasan ganti rugi yang disediakan tidak memadai.

[2] Lihat Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ., “Iman dan Politik”, dalam Keprihatinan Sosial Gereja, E.R. Dopo (Edt.), Yogyakarta, 1992.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan bukunya, silakan hubungi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta



About these ads

0 Responses to “Menilik Peran Gereja: Refleksi Bersama”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: